“Wartawan Bukan Anak Buah Bapakmu..”

SEORANG kepala biro sebuah surat kabar pagi-pagi dikejutkan oleh kehadiran tamunya. Seorang pria paruh baya bertubuh tegap itu duduk di kursi ruang depan. Begitu saling bertatap wajah, si tamu mengajak berjabat tangan.

“Kalau ada waktu segera menghadap Bapak,” kata si tamu yang ternyata adalah Kepala Kantor Sosial Politik (Kakansospol), jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah pada masa Orde Baru dulu. Yang dimaksud Bapak tentu saja kalau tidak Wali Kota ya Bupati.

“Kira-kira ada apa ya Pak,” kata si kepala biro yang juga wartawan itu.

Setelah mendapat penjelasan bahwa pemanggilan tersebut terkait berita kasus tanah yang melibatkan sang bupati, wartawan itu mencoba kompromi. “Sampai siang nanti tidak bisa Pak. Sebab saya harus mencari dan menulis berita,…”

Belum selesai menjelaskan, wajah si Kakansospol merah. “Saya tidak peduli. Pokoknya, pagi ini sampean harus menghadap Bapak,” tandasnya.

Lawan bicara si kakansospol kebetulan saja seorang wartawan pada sebuah koran harian besar. Sebagai wartawan bergaji cukup dan merasa tak perlu menerima angpao dari sumber beritanya, rupanya tersinggung mendengar kata-kata si kakansospol. “Maaf, Pak. Saya wartawan. Saya digaji oleh perusahaan. Wartawan bukan anak buah bapakmu. Saya punya nomor telepon, punya kantor, punya alamat jelas, kenapa tidak telepon sendiri saja?” balasnya.

Hampir terjadi perang mulut saat itu. Tapi si kakansospol akhirnya meninggalkan tempat dengan kekecewaan luar biasa.

Peristiwa yang tejadi belasan tahun lalu itu tiba-tiba keluar dari memori otak bawah sadar saya, setelah membaca pernyataan penasihat Kapolri, Prof DR Bachtiar Aly, yang menyebut pemanggilan wartawan Seputar Indonesia (Sindo) dan Kompas ternyata dilakukan Bareskrim tanpa koordinasi dengan kapolri.

Bahtiar mengungkapkan kepada wartawan seusai jumpa pers terkait permintaan maaf Kapolri kepada keluarga Nurcholis Madjid di Yayasan Paramadina, Pondok Indah, Jakarta, Minggu (22 /11/2009), awalnya Kapolri hanya ingin mendapatkan informasi dari media untuk menjerat Anggodo sebagai tersangka.

Saya bertanya dalam hati, apakah motivasi Bareskrim memanggil wartawan Sindo dan Kompas sama dengan motivasi si kakansospol di atas? Ahh, saya yakin tidak.

Ternyata otak bawah sadar saya terus ‘menayangkan’ peristiwa pertemuan si kakansospol dengan wartawan tadi. Motivasi kakansopol mendatangi wartawan pagi-pagi saat itu, sama sekali bukan karena kena marah atasannya. Kepala daerah waktu itu hanya memanggilnya untuk mendiskusikan perihal berita yang mengkaitkan namanya dalam kasus tanah. Si kepala daerah rupanya memberi tugas untuk melakukan ‘pendekatan’ kepada si wartawan, agar didapat informasi jelas latar belakang namanya dikaitkan dengan kasus tanah.

Tetapi si kakansospol rupanya memaknai kata ‘pendekatan’ menggunakan kamus kekuasaan. Karena ‘pendekatan’ seperti ini lebih praktis dan sering berhasil. Teorinya sederhana, karena media massa di negeri ini masih bergantung pada kekuasaan. Menghadapi kekuasaan sama nilainya dengan persoalan menghadapi ancaman kehilangan jaringan, kehilangan iklan, kehilangan ‘sandang pangan’.

Sayangnya, si kakansospol itu kurang rajin melakukan identifikasi, sehingga ia terpaksa berhadapan dengan kenyataan bahwa tidak semua wartawan dan media massa suka dengan teori itu.

Tindakan memaksa pihak lain untuk ‘menelan’ sesuatu yang tidak disukai, tentu saja fatal. Karena suka terkait selera, harga diri, dst. Fatal, karena reaksi yang muncul mendapat dorongan energi inti yang sifatnya universal. Orang-orang bijak dulu melukiskan dengan kalimat sederhana: “Semut pun kalau diusik akan menggigit”. Sangatlah tidak bijak jika kemudian ada yang mereaksi pesan itu dengan mengatakan: “Supaya semutnya tidak menggigit, bunuh saja sekalian”.

Semut mestinya tidak lagi dipahami sebagai hewan kecil yang mudah dimatikan. Tetapi mahluk (sekecil apa pun) yang mempunyai peran dalam ekosistem. Dalam konteks semangat demokratisasi, yang kecil itu harus dimaknai sebagai bagian dari sistem. Dengan demikian, kata ‘pendekatan’ tidak akan lagi dimaknai bias. Tetapi cukup menggunakan satu kamus: Networking. Semoga tak seorang pun berniat membawa bangsa ini mundur  ke jaman Orde Baru.(satrijo prabowo)