Lumajang, zonaberita.com - Ada indikasi kuat tokoh penting terlibat pengalihan program anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang 2008 yang merugikan negara Rp 1,6 miliar. Kesimpulan sementara ini diambil setelah Kejaksaan Negeri Lumajang mendalami kasus ini dan telah memanggil 4 orang yang telibat didalamnya.
Sebelumnya, akibat pengalihan proyek rehabilitasi rumah dinas kepala sekolah dan pembangunan sanitasi menjadi pembangunan ruang kelas, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyimpulkan terdapat 100 lebih sekolah yang melakukan penyimpangan, negara dirugikan Rp 1,6 M. Selain merekomendasikan agar Pemkab memberikan sangsi, BPK juga menyarankan kerugian negara segera dikembalikan.
Kasi Intel Kejari Lumajang, Djoko Hadi Sumarsono SH Rabu (16/6/2010) menyatakan, sesuai petunjuk pelaksaan (juklak) pengalihan tersebut tidak diperbolehkan. “Setelah juklak kita pelajari, pengalihan program anggaran tidak diperbolehkan dan kita anggap melawan hukum,” ujarnya.
Pihaknya juga mengindikasi ada tokoh penting di balik pengalihan program ini, mengingat terdapat ratusan sekolah yang terlibat didalamnya. “Sebelum kasus kita tingkatkan menjadi penyidikan, kita masih dalami siapa aktor intelektualnya, karena kalau inisiatif masing-masing sekolah tidak mungkin sebanyak ini,” tambahnya.
Pernyataan Kasi Intel, berbeda dengan penryataan salah satu PPTK Dinas Pendidikan, Janib, yang dipanggil beberapa waktu lalu. “Boleh kok pengalihan program sesuai juklak, hanya saja pengalihan itu tidak ada berita acaranya,” ujarnya. (min/isp)
