KPUD Boros, Anggarkan Pilkada Rp 54 M

Jember, ZonaBerita - Naga naganya anggaran Pilkada 2010 yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Jember bakal dikepras oleh eksekutif dan legislatif, Sebab, anggaran yang diajukan KPU untuk dua putaran terlalu besar yakni Rp 54 milliar. Sementara eksekutif mengajukan draft ke DPRD hanya Rp 40 milliar.

KPU sempat kecewa dengan rencana pemangkasan anggaran itu. Sehingga KPU tak akan bertanggungjawab terkait kualitas Pilkada. Juru bicara KPUD Jember, Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, sebelumnya KPUD merancang anggaran Pilkada dua putaran mencapai Rp 54 milliar.  Dia lantas diminta Pemkab merevisi.

Setelah direvisi dengan mengurangi masa jabatan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dari delapan bulan menjadi tujuh bulan proyeksi anggaran diajukan Rp 48 miliar. Belum sempat diajak bicara diketahui bahwa Pemkab mengajukan anggaran Pilkada Rp 40 miliar ke meja DPRD. Jika Rp 40 miliar disetujui maka KPUD mengaku kesulitan menyelenggarkan Pilkada. “Pilkada tetap bisa terlaksana. Tapi Pemkab dan Dewan harus tanggungjawab soal kualitas,” ujarnya.

Jika anggaran Rp 40 miliar, yang harus dikurangi adalah honor PPK, dan PPS. Bisa mencapai 50 persen, dan itu jelas melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri. Permendagri mengatur honor penyelenggara pemilu harus mengacu di Pemilu terakhir.

Setelah koordinasi dengan 17 KPU Kabupaten/Kota yang juga menggelar Pilkada 2010 tidak ada yang mengurangi masa jabatan dan honor PPK dan PPS. Tapi pemangkasan jumlah tempat pemungutan suara. Di Jember bisa berkurang 25 persen dari TPS yang ada.

Lebih kecewa lagi karena anggaran Pilkada di Badan Kesatuan Bangsa Pemkab Jember tidak dipangkas. Untuk Panitia Pengawas dianggarkan Rp 4,5 miliar. Padahal di Surabaya hanya Rp 2,2 miliar, di Lumajang Rp 3 miliar, dan di Banyuwangi Rp 3,5 miliar.

Ketua FKB Ayub Junaidi, mendukung Pemkab menolak proyeksi anggaran Pilkada versi KPU. “Yang diajukan KPU terlalu besar. Pilkada bukan satu-satunya cara pembangunan demokrasi,” ujar Ayub.

Dia tak ingin menghambur-hamburkan uang untuk Pilkada. Lebih baik untuk kepentingan publik yang bersentuhan dengan masyarakat, seperti kesehatan dan maskin.

KPU diminta berhemat secara maksimal karena dibandingkan KPUD Situbondo di sana hanya menganggarkan Rp 9 miliar. “Kalau jumlah pemilih di Situbondo 500 ribu orang, sedang di Jember 2 juta orang, mestinya di Jember hanya Rp 36 miliar,” ujarnya. Tapi Ayub memberi kesempatan kepada KPU Jember untuk menjelaskan usulannya. kim